Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo (UHO) menggelar Seminar Akhir Naskah Akademik Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Kendari Tahun 2025, Rabu (29/10/2025), di ruang rapat Mal Pelayanan Publik (MPP) Kantor Balai Kota Kendari.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Kota Kendari dalam memperkuat kebijakan dan strategi penanggulangan bencana di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana alam.
Dalam sambutannya, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Kota Kendari, Alda Kesutaan Lapae, S.Si, menyampaikan pentingnya dokumen rencana penanggulangan bencana bagi daerah yang memiliki potensi risiko tinggi seperti Kota Kendari.
Ia menegaskan bahwa Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari, rawan terhadap berbagai jenis bencana seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, hingga gempa bumi dan tsunami. Oleh karena itu, penyusunan naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperkuat kesiapsiagaan daerah.
Alda menjelaskan, melalui penyusunan dokumen tersebut, pemerintah dapat memiliki rencana yang matang untuk mengurangi korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, properti, serta lingkungan. Dokumen ini juga akan menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana, termasuk rekonstruksi infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan pelayanan kesehatan.
Lebih lanjut, Alda menekankan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Menurutnya, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam pemetaan potensi bencana, penyusunan rencana evakuasi, serta pelaporan dini.
Ia berharap seminar ini menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta menghasilkan gagasan-gagasan konstruktif yang dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, relawan, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Mari kita jadikan dokumen ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi dalam membangun dan menjaga Kota Kendari yang lebih aman, tangguh, maju, dan siap menghadapi bencana,” ujar Alda.
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama yang tidak dapat diserahkan hanya kepada pemerintah.
Menurutnya, BPBD Kota Kendari memiliki keterbatasan sumber daya manusia, dengan jumlah staf hanya sekitar 48 orang. Karena itu, sinergi lintas sektor, mulai dari tingkat kecamatan hingga masyarakat, menjadi hal yang sangat penting dalam memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana di daerah.
Cornelius juga menekankan bahwa upaya penanggulangan bencana harus dimulai dari lapisan masyarakat paling bawah. Ia berharap hasil dari seminar akhir naskah akademik ini dapat menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan yang lebih operasional, sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dan dunia usaha.
“Semoga dokumen ini tidak hanya menjadi produk akademik, tetapi benar-benar bisa diimplementasikan untuk mewujudkan Kota Kendari yang tangguh terhadap bencana,” tutupnya. (AY)
