Kendari, kendarikota.go.id – Wakil Wali Kota Kendari Sudirman bersama Inspektur Kota Kendari menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 yang digelar di Hotel Claro Kendari, Kamis (20/11/2025). Kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pelaksana Tugas Inspektur Sulawesi Tenggara dengan para inspektur kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M. yang sekaligus membuka kegiatan menekankan pentingnya peran inspektorat sebagai garda terdepan pengawasan internal pemerintah daerah.
Ia menggambarkan inspektorat sebagai “dokter keluarga” pemerintahan yang harus mampu mendeteksi setiap potensi masalah sebelum ditemukan oleh pengawas eksternal. Menurutnya, solusi hanya dapat diberikan apabila ada pengakuan serta sikap kooperatif dari pihak yang terkait.
Ia juga menyoroti pentingnya integritas dalam melaksanakan tugas pengawasan. Ia mengingatkan bahwa kesalahan yang diulang-ulang menunjukkan unsur kesengajaan, sehingga harus ditindak tegas.
“Inspektorat merupakan hati nurani pemerintah daerah yang bertugas memastikan setiap keputusan dan penggunaan anggaran tepat sasaran dan tidak menyimpang dari peruntukannya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur memaparkan delapan agenda prioritas nasional yang harus menjadi acuan pembangunan daerah, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, koperasi merah putih, penguatan pertahanan, serta percepatan investasi dan perdagangan.
Ia menegaskan bahwa program-program tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk diimplementasikan secara konsisten agar tidak berkonsekuensi hukum maupun administratif.
Gubernur ASR juga mengungkap kondisi fiskal provinsi yang mengalami tekanan akibat pemotongan anggaran hingga sekitar 980 miliar rupiah. Ia menjelaskan bahwa APBD yang semula mencapai Rp5 triliun akan turun menjadi sekitar Rp4 triliun pada tahun 2026. Kondisi ini, menurutnya, harus dibarengi penguatan tata kelola pemerintahan, inovasi, dan pencegahan kebocoran anggaran, mengingat terbatasnya kapasitas keuangan daerah.
Dalam konteks pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, Gubernur menyampaikan capaian positif dari kegiatan misi dagang antara Sulawesi Tenggara dan Jawa Timur yang menghasilkan nilai transaksi hingga lebih dari Rp870 miliar. Capaian tersebut disebutnya sebagai bukti bahwa Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar untuk terus berkembang apabila tata pemerintahan berjalan baik dan bersih.
Menutup sambutannya, Gubernur ASR mengajak seluruh inspektur daerah, kepala daerah, serta peserta Rakorda untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan manajemen risiko, serta memastikan pengawasan program prioritas berjalan optimal.
