Kendari, kendarikota.go.id– Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, menjadi salah satu peserta dari 25 kepala daerah se- Indonesia yang mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025.
Program ini akan berlangsung mulai 4 hingga 18 November 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini akan diawali dengan agenda utama di Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan sesi pendalaman di Singapura dan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.
Program tersebut bertujuan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan para kepala daerah agar lebih adaptif, berintegritas, dan berdaya saing di tengah dinamika tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks.
“Kesempatan ini menjadi ruang pembelajaran berharga untuk memperkuat kapasitas dan memperluas wawasan kepemimpinan, terutama dalam hal inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil,” ujar Wali Kota Kendari.
Kursus ini menitikberatkan pada penguatan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi fondasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), serta bidang sosial.
“Kami akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa praktik terbaik dari hasil pembelajaran ke Kota Kendari, agar pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan semakin berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Melalui partisipasi ini, Pemerintah Kota Kendari diharapkan mampu menghadirkan model kepemimpinan daerah yang profesional, inovatif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan di masa depan.
Untuk diketahui, dari total 25 peserta, terdiri atas 8 wali kota dan 17 bupati dari berbagai wilayah di Indonesia. Menariknya, empat kepala daerah perempuan juga terpilih, salah satunya Wali Kota Kendari. Keterlibatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan ruang bagi pemimpin perempuan untuk berkontribusi lebih luas dalam pembangunan nasional.
