Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari melalui Asisten II Sekretariat Daerah, Nismawati, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, secara daring dari ruang Command Center Balai Kota Kendari, Selasa (4/11/2025).
Dalam arahannya, Menteri Tito Karnavian menyoroti sejumlah faktor yang memengaruhi laju inflasi nasional, salah satunya adalah kenaikan harga emas dunia yang turut memberikan tekanan terhadap harga dalam negeri.
Ia memaparkan bahwa harga emas Antam menunjukkan tren peningkatan signifikan sejak tahun 2019 hingga 2025. Pada 5 September 2019, harga emas tercatat sebesar Rp784.000 per gram, sementara per 2 Oktober 2025 melonjak menjadi Rp2.237.000 per gram.
Mendagri menjelaskan, kenaikan harga emas ini tidak hanya berdampak pada sektor investasi, tetapi juga dapat memicu perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Menurutnya, fenomena ini menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mempengaruhi daya beli dan stabilitas ekonomi nasional, terutama menjelang akhir tahun yang biasanya diikuti peningkatan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional per Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86% secara tahunan (year on year) dibandingkan Oktober 2024. Sementara inflasi bulanan (month to month) dari September ke Oktober 2025 berada di angka 0,28%. Angka ini menunjukkan inflasi nasional masih dalam kategori terkendali, meskipun terdapat tekanan dari beberapa komoditas strategis.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa. Ia meminta seluruh kepala daerah untuk memperkuat sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok di wilayah masing-masing, terutama menjelang momen-momen besar seperti Natal dan Tahun Baru.
Selain membahas inflasi, rakor ini juga membahas evaluasi program nasional “3 Juta Rumah” yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan berupa kemudahan perizinan, penyediaan lahan, serta kolaborasi dengan pihak swasta dan perbankan.
