Kendari, kendarikota.go.id – Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara tahun 2025 resmi dibuka di Hotel Claro Kendari, Rabu (27/8/2025). Acara ini dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, serta para kepala daerah, termasuk Wali Kota Kendari. Kehadiran para tokoh nasional dan daerah tersebut menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha di Sultra.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan peran vital sektor swasta dalam menopang pembangunan. Menurutnya, belanja negara dan APBD tidak cukup mendorong Indonesia menuju kemajuan tanpa dukungan pengusaha.
“Negara ini bisa maju bukan karena APBN, tapi karena perputaran uang dari dunia usaha. Maka, hidupkanlah swasta,” tegas Tito.
Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang, menyoroti dua isu strategis yang menjadi fokus organisasi, yakni menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mendorong pemanfaatan Aspal Buton (Asbuton) sebagai bahan baku infrastruktur nasional.
Anton menjelaskan, program MBG tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang ekonomi dengan potensi investasi sebesar Rp646 miliar serta penciptaan lebih dari 16 ribu lapangan kerja di Sultra.
Sementara itu, terkait Asbuton, ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki cadangan terbesar di dunia, sekitar 660 juta ton. Pemanfaatan Asbuton dinilai mampu mengurangi ketergantungan impor aspal hingga 76 persen sekaligus memperkuat kemandirian pembangunan infrastruktur. Karena itu, Kadin Sultra mendorong agar kawasan industri Asbuton masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah daerah mendukung agenda Kadin, khususnya dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan transparan. Ia menyoroti masih adanya praktik birokrasi berbelit yang sering menghambat investor.
“Pintunya memang satu, tapi kursinya banyak. Seolah-olah kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah. Ini yang harus kita ubah,” tegas Gubernur.
Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi Sultra pasca-era hilirisasi tambang, dengan mendorong sektor ekonomi kreatif serta menjadikan Asbuton sebagai tulang punggung pembangunan infrastruktur.
Rapimprov Kadin Sultra 2025 juga menjadi tindak lanjut Rakornas Produk Hukum Daerah yang menekankan kemudahan investasi. Kesepahaman antara Mendagri, Ketua Umum Kadin Indonesia, dan Gubernur Sultra diharapkan memperkuat kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha.
Dengan semangat sinergi tersebut, Kadin Sultra bertekad menjadikan Sultra sebagai model implementasi program MBG sekaligus pusat pengembangan industri Asbuton yang memberi manfaat luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional. (TIM)
