Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari kembali menggelar Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kota Tahap IV Tahun 2025 di Hotel Zahra Syariah Kendari, Rabu (26/11/2025).
Rapat ini dibuka langsung oleh Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM. Wali Kota Kendari menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Dalam pemaparannya, Wali Kota Kendari menyampaikan perkembangan prevalensi stunting berdasarkan dua sumber data, yakni Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan EPPGBM. SKI mencatat penurunan prevalensi dari 25,7 persen pada 2023 menjadi 24,4 persen pada 2024.
Sementara data EPPGBM menunjukkan prevalensi September 2025 berada pada angka 1,82 persen. Meskipun mengalami penurunan, Wali Kota menekankan bahwa Kota Kendari tidak boleh lengah, mengingat stunting merupakan program strategis nasional yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Wali Kota kembali mengingatkan bahwa penanganan stunting bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi rumah, sanitasi, lingkungan, hingga perilaku hidup masyarakat.
“Karena itu, saya menegaskan pentingnya peran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Perumahan, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum untuk terlibat aktif,” ujarnya.
Wali Kota bahkan meminta laporan rutin dari seluruh lurah setiap hari Senin terkait kondisi masyarakat, termasuk warga yang sakit, kekurangan makan, atau mengalami kesulitan dalam pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga memaparkan progres program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang saat ini mencapai 62 persen—tertinggi di Sulawesi Tenggara. Ia menargetkan pencapaian CKG dapat meningkat hingga 80–90 persen agar melampaui target nasional.
“Masyarakat yang sehat menjadi fondasi utama keberhasilan seluruh program pemerintah, baik penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, hingga pelaksanaan program nasional lainnya,“ tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kendari, Jahuding, turut memaparkan laporan perkembangan penanganan stunting. Berdasarkan pendataan keluarga, terdapat 12.004 keluarga berisiko stunting, dengan 1.018 keluarga masuk kategori sangat berisiko akibat faktor sanitasi, akses air bersih, usia kehamilan ekstrem, hingga jarak kelahiran yang rapat.
Ia juga melaporkan terjadinya penurunan prevalensi berdasarkan SKI dan EPPGBM, serta menjelaskan upaya kolaborasi dengan berbagai pihak melalui gerakan orang tua asuh dan pendataan penerima bantuan MBG yang kini telah mencapai hampir 2.500 penerima manfaat.
Kadis Dalduk KB juga menyampaikan bahwa, Kota Kendari telah mendorong 4.309 keluarga berisiko ke dalam program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan berharap jumlah penerima manfaat terus meningkat agar semakin banyak keluarga berisiko yang terbantu.
“Seluruh intervensi stunting, baik spesifik maupun sensitif, terus diupayakan secara sistematis melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat,” ucapnya.
Rapat Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPPS) ini diikuti OPD terkait, camat dan lurah se Kota Kendari, serta menghadirkan narasumber dari BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bappeda Kota Kendari.
