Kendari, kendarikota.go.id- Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., mengikuti Rapat Koordinasi Antisipasi Potensi Kerawanan Menjelang dan Pasca Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Rakor ini berlangsung di ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin (8/12/2025)
Rakor tersebut dipimpin Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, dan dihadiri seluruh kepala daerah dari 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
Dalam laporannya, Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran menegaskan bahwa, pihaknya telah menyiapkan layanan cepat tanggap dengan mengaktifkan layanan darurat 112 secara maksimal. Layanan ini beroperasi 24 jam penuh dengan dukungan 38 jenis layanan kedaruratan yang dapat diakses masyarakat kapan pun dibutuhkan.
“Kami di Kota Kendari sudah membuat satu layanan, yaitu layanan 112, yang sudah kami efektifkan selama 24 jam. Dari 38 layanan yang ada, semuanya dapat merespons kejadian bersifat urgensi dan membutuhkan penindakan cepat,” jelas Wali Kota di hadapan Gubernur Sultra.
Ia menambahkan bahwa setiap laporan masyarakat akan direspons dalam waktu kurang dari 20 menit. Bahkan, untuk kasus-kasus tertentu seperti kebakaran, bencana, dan keadaan medis darurat, respon dapat dilakukan kurang dari 15 menit, berkat kesiapan seluruh petugas yang standby di kantor masing-masing.
“Semua pegawai stand by 24 jam. Begitu ada laporan masuk, langsung diatensi secepat mungkin, terutama sektor Pemadam Kebakaran, BPBD, dan Kesehatan. Kami juga sudah bekerja sama dengan lintas sektor seperti Polresta Kendari dan PLN,” ungkapnya.
Terkait kesiapan menghadapi potensi kerawanan Nataru, Wali Kota Kendari memastikan kondisi seluruh armada dan peralatan mitigasi berada dalam status aman.
Pemerintah kota juga telah menjalin koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi serta berbagai balai yang beroperasi di wilayah Kota Kendari.
“Untuk kesiagaan menghadapi Natal dan Tahun Baru, Alhamdulillah kami dalam kapasitas aman. Seluruh armada yang bersifat urgensi telah kami siapkan, dan koordinasi terus kami lakukan dengan pemerintah provinsi serta pihak-pihak terkait,” pungkasnya.
Rakor tersebut juga menjadi kesempatan bagi berbagai stakeholder untuk memaparkan kondisi terkini serta langkah antisipasi masing-masing instansi misalnya, BMKG, BPBD, Basarnas, Dishub, Perum Bulog serta Forkopimda.
