Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari dalam hal ini Asisten II Setda Kota Kendari Nismawati bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Kendari Agustus 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kendari, Selasa (1/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kepala BPS Kota Kendari Sultriawati Efendy memaparkan perkembangan harga dan inflasi Kota Kendari pada Agustus 2026. Berdasarkan data BPS, Kota Kendari mengalami inflasi year on year (y-on-y) sebesar 3,66 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kenaikan indeks pada sejumlah kelompok pengeluaran.
Sultriawati menjelaskan, kenaikan indeks terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,61 persen; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 4,10 persen; perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 3,61 persen; serta kelompok kesehatan sebesar 1,40 persen.
Sementara itu, kelompok transportasi mengalami kenaikan sebesar 8,96 persen, informasi, komunikasi dan jasa keuangan 2,53 persen, rekreasi, olahraga dan budaya 0,44 persen, pendidikan 5,40 persen, penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,29 persen, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,48 persen. Adapun kelompok pakaian dan alas kaki menjadi kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks sebesar 1,00 persen.
Selain inflasi tahunan, BPS Kota Kendari mencatat *tingkat deflasi month to month (m-to-m) pada Agustus 2026 sebesar 0,37 persen. Sementara itu, tingkat inflasi *year to date (y-to-d) Kota Kendari mencapai 3,66 persen.
Asisten II Setda Kota Kendari Nismawati menyampaikan, perkembangan inflasi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota Kendari bersama TPID untuk terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan harga kebutuhan masyarakat.
“Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi lintas sektor, terutama dalam memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi komoditas kebutuhan pokok,” ungkapnya.
Nismawati menegaskan, Pemkot Kendari bersama TPID akan terus memperkuat koordinasi dan mengambil langkah-langkah pengendalian sesuai perkembangan di lapangan. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.
