Jakarta, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kehadiran Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari, Makmur, didampingi Sekretaris Dinas Perikanan Rusdin, pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, 2–3 Juli 2026.
Rakornas yang dibuka Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan itu menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan. Sejumlah agenda penting dibahas, mulai dari penguatan perikanan tangkap dan budidaya, pengembangan kawasan pesisir, strategi percepatan swasembada pangan berbasis protein ikan, hingga sinkronisasi program pusat dan daerah.
Keikutsertaan Pemerintah Kota Kendari dalam forum nasional tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengawal berbagai program strategis yang tengah dipersiapkan di daerah, salah satunya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di tiga kawasan pesisir Kota Kendari, yakni Kelurahan Tondonggeu, Sambuli, dan Puday.
Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari, Makmur, mengatakan Rakornas menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyelaraskan arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan di daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Forum ini memberikan banyak arahan strategis sekaligus menjadi ruang berbagi pengalaman antardaerah dalam mendukung program nasional. Pemerintah Kota Kendari siap mendukung seluruh kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan nelayan, penguatan ekonomi pesisir, serta pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan,” ujar Makmur.
Menurutnya, berbagai materi yang diperoleh selama Rakornas akan menjadi acuan dalam menyusun program pembangunan sektor perikanan di Kota Kendari. Selain itu, pihaknya juga memanfaatkan forum tersebut untuk berkonsultasi langsung melalui Desk Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Nasional guna memastikan pelaksanaan program di Kota Kendari berjalan sesuai arah kebijakan KKP.
“Kami akan mengoptimalkan hasil Rakornas ini sebagai dasar penyusunan program di daerah. Seluruh arahan pemerintah pusat akan kami sinergikan dengan kebutuhan masyarakat nelayan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat pesisir,” katanya.
Makmur menambahkan, Kota Kendari memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar sehingga membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan, penguatan kelembagaan, hingga pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, dalam pemaparannya menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu pilar utama dalam menjawab tantangan kebutuhan pangan dunia. Ia menyebut populasi global diproyeksikan meningkat dari sekitar 8,23 miliar jiwa menjadi 9,66 miliar jiwa pada 2050, sehingga kebutuhan pangan diperkirakan naik hingga 50–60 persen.
Di Indonesia, jumlah penduduk diproyeksikan mencapai sekitar 320,7 juta jiwa pada 2050 dengan kebutuhan protein yang terus meningkat. Karena itu, menurut Trenggono, pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah semakin terbatasnya lahan pertanian.
Untuk menjawab tantangan tersebut, KKP terus mengakselerasi implementasi ekonomi biru melalui berbagai program prioritas, di antaranya perluasan kawasan konservasi laut, penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan yang ramah lingkungan, pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta gerakan partisipasi nelayan dalam membersihkan sampah plastik di laut.
Rakornas PKPN Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 diikuti kepala daerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Forum tersebut menghadirkan sejumlah menteri, pimpinan lembaga negara, serta pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian dari strategi mewujudkan swasembada pangan nasional, memperkuat ekonomi biru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.
