Kendari, kendarikota.go.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi (rakor) terkait Persiapan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang digelar secara daring, Kamis (11/12/2025).
Rapat ini diikuti oleh seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari yang di wakili oleh Assisten I Maman Firmansyah yang hadir mewakili Wali Kota Kendari, di dampingi forkopimda, Kadis Perhubungan, Kalak BPBD, KasatbPol PP, Plt DMPTSP, Plt Kadis Damkar, Disparekraf.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat keamanan untuk menjaga stabilitas, kelancaran mobilitas masyarakat, serta ketersediaan bahan pokok selama masa perayaan. Beliau juga meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat langkah antisipatif terhadap cuaca ekstrem dan potensi bencana.
“Kegiatan Nataru kali ini agak berbeda, karena Nataru tahun ini satu paket mobilitas masyarakat tinggi. Baik yang mau berlibur, atau yang merayakan Natal dan Tahun Baru, maupun pulang kampung. Ada yang mudik, ada yang berwisata,” ucapnya
Dalam paparannya juga menjelaskan pemerintah daerah menyadari, persiapan infrastruktur maupun persiapan sarana-prasarana, dalam kegiatan tidak ada bedanya.
“Karena lonjakan dan prediksi itu satu paket, pergerakan mobilitas masyarakat tinggi. Kami berkoordinasi, berkolaborasi dengan TNI, Polri, Pemerintah Daerah, BMKG, dan Basarnas untuk melakukan posko, posko koordinasi dan komunikasi semua stakeholder,” paparnya.
Pada kesempatan itu juga Tito menyampaikan instruksi dari Presiden yang memberikan arahan dalam rapat kabinet paripurna untuk memberikan diskon angkutan, baik udara, laut, maupun darat. Termasuk jalan tol, diskon kurang lebih 10 sampai 15 persen.
“Ini bukan masalah memurahkan, tapi menyebar density atau kepadatan lalu lintas supaya orang tertarik berangkat lebih awal. Jadi tidak stuck, kemudian mengambil peak season (puncak musim) yang tertinggi. Itu tujuannya pemerintah memberikan diskon angkutan itu,” katanya.
Diakhir paparannya Mengdagri juga meminta pemerintah daerah untuk mengantisipasi inflasi akibat tingginya permintaan bahan pokok, Antisipasi bencana hidrometeorologi (banjir, longsor) sesuai prediksi BMKG, dengan contoh kasus banjir yang sedang terjadi di wilayah Aceh dan Sumatera.
Sehubungan dengan hal tersebut ia menghimbau kepada seluruh Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD untuk menunda perjalanan keluar negeri periode 15 Desember 2025 sampai 15 Januari 2026, kecuali pelaksanaannya bersifat sangat esensial merupakan arahan presiden untuk keperluan pengobatan.
