Kendari, kendarikota.go.id – Pj Wali Kota Kendari bersama Sekda, Inspektur, Kepala Bappeda dan Kepala BKAD berkunjung ke Dinas Kominfo Kota Kendari memastikan 8 arahan Presiden Jokowi dilakukan tahun 2024.
Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengaku, sidak sengaja dia lakukan sekaligus menerima penjelasan pelaksanaan tugas di OPD
“Saya melaksanakan sidak langsung dalam rangka memastikan pelaksanaan program di masing-masing OPD sejalan dengan Program Prioritas Nasional,” ungkapnya, usai lakukan sidak di Kominfo, Rabu (8/11/2023).
Mendampingi Pj wali kota, Inspektur Kota Kendari Sri Yusnita mengaku, sebagai APIP mereka akan terus mendampingi OPD dalam perencanaan agar sesuai dengan 8 arahan presiden.
“Jadi tupoksi penganggaran OPD itu benar-benar menyentuh ke arahan Presiden, tidak hanya menggambarkan judul besarnya saja, tapi isi didalamnya justru lari dari. Misalnya; jika OPD menggambarkan untuk stunting benar-benar 80 persen anggarannya benar-benar menyentuh ke masyarakat kepada target yang diharapkan. Jadi bukan anggaran penunjangnya yang besar. Itu yang dipastikan pak wali kota saat sidak,” jelas Sri Yusnita.
Hal serupa juga dikuatkan Kepala Bappeda Cornelius Padang dan Kepala BKAD Farida Agustina.
Kepala Bappeda menjelaskan kedatangan Pj Wali Kota Kendari ke OPD untuk melihat dan berdiskusi dengan OPD program yang akan mereka usulkan tahun 2024, sehingga 8 arahan presiden itu jelas outputnya di setiap OPD.
“Bapak Walikota langsung melihat proses penganggaran kita untuk tahun 2024 itu benar-benar mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan Kota kendari sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024,” ujarnya.
Kepala BKAD Farida Agustina menuturkan, penganggaran 8 arahan presiden tidak serta merta harus seluruhnya dilakukan setiap OPD, namun menyesuaikan dengan tupoksi.
“Bapak akan terjun langsung melihat apakah ke delapan program ini ada di OPD, kan tidak semua harus delapan program, diintegrasikan oleh OPD,” kata Kepala BKAD Kota Kendari.
Untuk diketahui, 8 arahan Presiden Joko Widodo pada rapat koordinasi dengan para kepala daerah beberapa waktu lalu, yakni, kendalikan inflasi, turunkan kemiskinan ekstrem sampai target 0% pada 2024, fokus turunkan stunting, perhatikan investasi dan jangan ada izin berbulan-bulan, pastikan APBD dibelanjakan untuk produk buatan dalam negeri, kabupaten/kota harus mendesain kotanya dengan baik, jaga stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024, serta jamin kebebasan beragama. (AL)