Kendari, kendarikota.go.id — Pemerintah Kota Kendari menggelar rapat koordinasi kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sekaligus menyusun arah strategis tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Kendari, Rabu (10/12/2025), dan dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menegaskan bahwa, percepatan akses keuangan menjadi kunci penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, akses keuangan yang inklusif akan membuka peluang ekonomi yang lebih luas, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan keuangan formal.
“Akses keuangan adalah fondasi utama untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat agar lebih produktif dan berkelanjutan,” kata Sudirman.
Ia berharap TPAKD Kota Kendari mampu melahirkan program-program konkret yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fokus utama diarahkan pada kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM serta pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat lainnya.
“Kita ingin TPAKD tidak hanya berhenti pada rapat dan perencanaan, tetapi menghasilkan program nyata yang bisa membantu UMKM, pelaku usaha kecil, dan masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan,” ujarnya.
Sudirman juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan pelaku usaha dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Seluruh program strategis yang kita bahas hari ini akan dituangkan dalam rencana aksi TPAKD tahun 2026 dan siap kita implementasikan mulai awal tahun mendatang,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, menjelaskan mekanisme penilaian TPAKD Award 552. Ia menyebutkan bahwa TPAKD diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni TPAKD Existing yang dibentuk hingga Juli 2022 dan TPAKD New Comer yang terbentuk setelah periode tersebut.
“Jumlah TPAKD Existing saat ini mencapai 409 tim, terdiri dari 34 tingkat provinsi dan 375 tingkat kabupaten/kota. Sedangkan TPAKD New Comer berjumlah 143 tim,” jelas Bismi.
Ia menambahkan, aspek input dalam penilaian memiliki bobot 20 persen untuk TPAKD Existing dan 30 persen untuk TPAKD New Comer. Penilaian ini menjadi dasar evaluasi efektivitas program dan kinerja TPAKD di daerah.
Dalam rakor tersebut, TPAKD Kota Kendari memaparkan sejumlah strategi percepatan akses keuangan, antara lain penguatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengembangan layanan keuangan digital, serta optimalisasi peran agen layanan keuangan hingga tingkat kelurahan.
Rakor ini juga menekankan pentingnya edukasi keuangan kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan terhadap maraknya praktik pinjaman online ilegal. Pemerintah Kota Kendari bersama OJK dan perbankan berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi keuangan secara berkelanjutan.
