Kendarikota.go.id – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah I Central Bussines Distrik (CBD) teluk Kendari tahun 2020 – 2040 telah di Tarik kembali, setelah penandatanganan berita acara dan penyerahan kembali Raperda tersebut di Gedung Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Rabu (9/6/2021).
Wali Kota Kendari H.Sulkarnain Kadir dalam penjelasannya mengatakan, alasan penarikan Raperda itu berkaitan dengan adanya Undang – Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, sehingga pemerintah melalui Peraturan pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2021 tentang penyelengaraan penataan ruang dalam pasal 85 ayat satu huruf D menegaskan bahwa penetapan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang oleh bupati/walikota terlebih dahulu mesti mendapatkan persetujuan substansi oleh menteri terkait.
“Tata ruang cukup dengan Peraturan Kepala Daerah. Padahal ini sudah rampung di DPRD, tapi kami sepakati bahwa ini ditarik kembali dan nanti ditetapkan dalam bentuk peraturan kepala daerah,” ungkap Sulkarnain kadir
Orang nomor satu di Kota Kendari ini juga menuturkan, bahwa rencana tersebut tidak mengurangi substansi yang dimiliki oleh DPRD Kota Kendari Untuk terus mengawasi dan memastikan seluruh wilayah Kota Kendari dibangun berdasarkan acuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
“Langkah kita ini, langkah yang sangat baik, hanya saja menyesuaikan dengan peraturan pemerintah dan UU yang sudah disebutkan tadi maka hal ini kita lakukan,” ujarnya.
Menurutnya, apa yang telah dilakukan itu menunjukkan bahwa responsivitas, kinerja dan kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari sangat progressive, sehingga bisa melampui daerah-daerah lain yang bahkan perencanaanya pun belum diajukan dan belum dibahas di DPRD.
Sementara itu, ditempat yang sama Ketua DPRD Kota Kendari H. Subhan mengatakan bahwa, Raperda tersebut sudah finish namun karena aturan maka diserahkan kembali ke Pemkot Kendari.
“Walaupun ini sudah diserahkan kembali ke pemerintah kota, tetapi ada catatan dan masukan dari DPRD yang menjadi bagian untuk menyempurnakan perwali atau peraturan pemerintah kota,” ujar Subhan.
Untuk diketahui, CBD Teluk Kendari merupakan rancangan pembangunan yang difungsikan untuk mendapatkan manfaat untuk perkembangan yang ada, tetapi tidak menghilangkan fungsi hutan mangrove dalam memadukan lingkungan dengan perkembangan sebuah kota.
