Kendari, kendarikota.go.id – Pj Wali Kota Kendari memimpin rapat koordinasi dengan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Forkopimda, camat dan lurah se Kota Kendari. Rapat berlangsung di Aula Mepokoaso lantai 10 gedung Balai Kota Kendari, Sabtu (13/1/2024) malam.
Rapat yang berlangsung santai ini Pj Wali Kota Kendari Muhammad Yusup, menegaskan sejumlah hal terkait pembangunan di Kota Kendari menuju kota yang aman, nyaman dan bahagia. Proses pembangunan itu dimulai dari percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Percepatan realisasi ini diawali dengan pembuatan SK penetapan pejabat pengadaan barang dan jasa.
Pj wali kota meminta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Kendari segera membuat SK tersebut dan harus jadi paling lambat hari Senin (15/1/2024).
“Terkait dengan perencanaan dan untuk kegiatan fisik yang sudah ada perencanaannya segera diproses lelang. Saya minta hari Senin besok semua sudah diproses. Tentunya ini terkait dengan percepatan dan penyerapan APBD kita,” kata Pj wali kota.
Percepatan realisasi APBD ini berdasarkan arahan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Percepatan realisasi APBD ini akan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat. Dalam melakukan pengadaan atau optimalisasi belanja juga tetap memprioritaskan e katalog, maupun katalog lokal termasuk penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja non-tunai.
Menurut Kepala BPBD Sulawesi Tenggara ini, lelang dini harus segera dilakukan karena, prosesnya memakan waktu panjang. Jika ini dilakukan tepat waktu, maka pekerjaannya juga bisa sesuai dengan yang ditetapkan.
“Selanjutnya juga pembayaran pekerjaan fisik dilakukan pertermin sesuai dengan kemajuan fisik kegiatan. Kita harus hati-hati ini ada pak Kajari dan Kapolres yang menghantui kita, makanya saya hadirkan mereka, kalau kita kerja dengan benar mereka juga senang,” ungkap mantan Pj Bupati Buton Tengah ini, disambut tawa para hadirin.
Yang terpenting juga ialah membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban, untuk memudahkannya maka dalam setiap kegiatan harus memiliki Kerangka Acuan Kerja (KAK). KAK ini juga akan menjadi salah satu indikator penilaian kepala OPD. Dalam melakukan semua kegiatan ini tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai rel.
Terkait Pendapat Asli Daerah (PAD) Pj Wali Kota Kendari meminta untuk terus melakukan optimalisasi serta mencari potensi baru serta meminimalisir kebocoran PAD.
Kemudian penanganan stunting, Pj wali kota meminta dibuatkan SK baru program orang tua asuh. Program ini akan melibatkan sejumlah pihak diantaranya, Forkopimda, pimpinan perbankan dan Kadin.
“Saya minta pendamping wajib bagi anak asuh dan ibu hamil setiap bulan melihat dan memantau setiap perkembangan orang tua asuh di lokus yang telah ditetapkan. Ini terus kita lakukan agar perkembangannya terpantau terus,” tuturnya.
Tahun 2024 ini Kota Kendari melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki kegiatan pembuatan sebanyak 550 unit septiktank individu bagi keluarga terkena stunting dan kemiskinan ekstrem.
Selanjutnya, penangan inflasi. Pj Wali Kota Kendari menekankan pembuatan road map penanganan inflasi di Kota Kendari. Road map itu berisi 4 komponen yaitu, memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok masyarakat, memastikan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka, memastikan jalur distribusi kebutuhan pokok tersebut lancar dan membuat list 20 komoditi penyumbang inflasi serta gerakan menanam bagi komoditi yang berpengaruh besar terhadap inflasi.
“Selanjutnya kita juga bisa lakukan gerakan pasar murah, mungkin kita bisa lakukan sebulan dua kali. Itu mulai dari kelurahan, kecamatan dan kota,” lanjutnya.
Hal selanjutnya menjadi penekanan Pj Wali Kota Kendari adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Dimana masih banyak pelanggaran penggunaan ruang, seperti pedang kaki lima yang menggunakan trotoar, drainase serta bahu jalan untuk menjual, termasuk parkir liar yang hampir ada di setiap sudut sehingga menyebabkan kemacetan.
“Saya minta pihak kepolisian dan TNI untuk bersama-sama kita tertibkan ini semua,” pintanya.
Terkait pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah, Pj Wali Kota Kendari menegaskan netralitas ASN. Netralitas ini akan dituangkan dalam pakta integritas yang akan ditandatangani oleh ASN. Sedangkan untuk camat dan lurah untuk terus menjaga keamanan dan kondusifitas wilayahnya masing-masing dengan berkoordinasi dengan babinkamtibmas dan babinsa.
Terakhir, menyikapi meningkatnya kasus demam berdarah Pj Wali Kota Kendari meminta semua aparatnya hingga ditingkat kelurahan untuk bersama-sama melakukan pencegahan penyebaran DBD dengan memaksimalkan gerakan 3 M yakni, menutup, mengubur dan menguras. Termasuk melakukan penyemprotan di daerah terdapat penderita.
Rencananya rapat serupa akan dilakukan rutin setiap bulan dengan suasana santai, agar ide-ide cemerlang bisa dikeluarkan dalam rapat tersebut. (AL/MR)
