Kendari, kendarikota.go.id – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah (Komwil) VI menggelar rapat kerja yang membahas strategi program kerja tahun 2026, berbagai isu strategis perkotaan di wilayah timur Indonesia, serta penyusunan usulan yang akan dibawa pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI 2026 di Kota Medan.
Ketua APEKSI Komwil VI, dr.Hj. Siska Karina Imran, SKM, menegaskan pentingnya sinergi antarkota dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah. Menurutnya, salah satu strategi utama yang harus dijalankan pada tahun 2026 adalah meningkatkan respons terhadap isu nasional dan regional, khususnya percepatan pelayanan publik berbasis digital.
“Kita harus responsif terhadap berbagai isu strategis, terutama percepatan pelayanan publik berbasis digital yang saat ini menjadi tuntutan masyarakat,” ujar Wali Kota Siska.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi layanan darurat 112 sebagai layanan cepat tanggap yang telah diterapkan di Kota Kendari. Menurutnya, program tersebut layak menjadi contoh bagi daerah lain di wilayah Komwil VI.
“Alhamdulillah, pada tahun 2025 Kota Kendari memperoleh apresiasi terbaik dari Kementerian Komunikasi dan Digital atas pelayanan 112. Ini menjadi salah satu program yang perlu terus diperkuat dan direplikasi,” katanya.
Selain itu, Siska menekankan perlunya dukungan pembiayaan untuk seluruh kegiatan Korwil VI. Ia berharap kota-kota yang memiliki kemampuan fiskal lebih baik dapat membantu mendukung kegiatan komisariat wilayah melalui mekanisme yang disepakati bersama.
Strategi lainnya adalah memperkuat eksistensi Komwil VI melalui berbagai aktivitas yang terstruktur, masif, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Dalam pembahasan isu strategis, sejumlah persoalan perkotaan yang dihadapi daerah menjadi perhatian bersama, di antaranya pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, pendangkalan teluk di kawasan pesisir, banjir, pembangunan infrastruktur, hingga penanganan anak jalanan.
Kota Palu, misalnya, saat ini memfokuskan alokasi APBD pada penataan lingkungan. Sementara Kota Kendari menilai penanganan sampah, banjir, dan penyediaan air bersih melalui PDAM harus dilakukan secara terintegrasi karena saling berkaitan.
Rapat kerja juga membahas rencana kerja tahun 2027 yang akan difokuskan pada tiga agenda utama, yakni penguatan kepengurusan, penyusunan program kerja, dan penyusunan rencana kegiatan yang akan dirinci lebih lanjut oleh masing-masing kota anggota.
Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah penyusunan usulan untuk Rakernas APEKSI 2026 yang akan digelar di Kota Medan. Isu yang diangkat meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui hilirisasi, transformasi digital, dan transformasi hijau (green transformation).
Selain itu, berbagai program strategis yang diusulkan mencakup tata kelola keuangan daerah, pengembangan ekonomi inklusif, tata kelola lingkungan, serta tata ruang kota yang berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tual, Amir Rumra, menekankan pentingnya semangat kolaborasi dan kesetaraan di antara 17 kota anggota Komwil VI.
“Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, seluruh kota di wilayah timur harus dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi,” ujarnya.
Amir juga mengingatkan bahwa sebagian besar daerah di wilayah timur memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif rendah karena karakteristik wilayah yang didominasi lautan serta keterbatasan kewenangan pengelolaan sumber daya.
Menurutnya, terdapat dua persoalan besar yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni efisiensi dana transfer pusat ke daerah dan tingginya beban anggaran untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ia mengusulkan agar APEKSI menyuarakan kepada pemerintah pusat agar pembiayaan honorarium dan insentif PPPK dapat menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Selain itu, Amir juga menyoroti persoalan pengadaan lahan untuk berbagai Program Strategis Nasional (PSN) yang selama ini banyak dibebankan kepada pemerintah daerah, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat, markas batalyon, hingga Kampung Nelayan Merah Putih.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, S.Sos., mengingatkan bahwa pemerintah daerah di wilayah timur masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Karena itu, penyesuaian anggaran transfer harus menjadi perhatian serius dan diperjuangkan bersama dalam forum nasional.
Ely juga menyoroti pentingnya pembahasan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Menurutnya, Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi sehingga membutuhkan penguatan institusi pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana di daerah.
Di akhir rapat, seluruh peserta sepakat agar berbagai aspirasi dan rekomendasi yang telah dirumuskan dapat dibawa oleh Ketua APEKSI Komwil VI ke Rakernas APEKSI 2026 di Kota Medan sebagai bahan perjuangan bersama bagi kepentingan pemerintah kota di seluruh Indonesia.
Dalam agenda tersebut juga disepakati bahwa pelaksanaan Rapat Kerja APEKSI Komwil VI tahun 2027 akan diselenggarakan di Kota Jayapura.
