Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari menggelar rapat koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penyusunan laporan evaluasi kinerja Kepala Daerah (KDH) terhadap sinergitas Program Strategis Nasional (ProSN). Kegiatan ini diselenggarakan di ruang rapat BPKA, Rabu (11/02026).
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai OPD lingkup Pemerintah Kota Kendari. Setiap perwakilan yang hadir merupakan pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program strategis nasional di wilayah Kota Kendari.
Salah satu tujuan utama dari rapat koordinasi ini adalah untuk menyamakan persepsi antar OPD mengenai pentingnya pelaporan terhadap ProSN. Hal ini dianggap krusial agar seluruh elemen pemerintah daerah memiliki pemahaman yang sama arah.
Selain menyamakan persepsi, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar perangkat daerah. Kerjasama yang solid antar OPD diperlukan dalam proses penyusunan laporan evaluasi kinerja kepala daerah.
Rapat ini juga berperan sebagai forum untuk memastikan bahwa seluruh data dan informasi yang akan dilaporkan oleh masing-masing OPD telah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari, Muhammad Saiful, menjadi narasumber utama dalam kegiatan ini, menyampaikan paparan mengenai pentingnya laporan evaluasi terhadap ProSN.
Menurut M. Saiful, laporan evaluasi ini memiliki peran sangat penting dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program strategis nasional di tingkat daerah. Data dari laporan ini akan menjadi tolak ukur capaian pembangunan.
Ia juga menegaskan bahwa sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, pembangunan yang merata di seluruh wilayah juga sangat tergantung pada kolaborasi kedua pihak tersebut.
Dalam paparannya, M. Saiful menjelaskan bahwa setiap OPD memiliki tanggung jawab yang jelas untuk menyampaikan data yang akurat. Keakuratan data menjadi dasar bagi penyusunan laporan yang berkualitas
Selain akurat, data yang disampaikan juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Setiap angka dan informasi yang dilaporkan harus memiliki dasar dan bukti yang jelas agar dapat dipercaya.
Hal ini penting karena laporan evaluasi yang disusun nantinya harus dapat memberikan gambaran nyata mengenai capaian kinerja pemerintah daerah. Informasi yang tidak akurat akan menyebabkan kesimpulan yang salah dalam penilaian pembangunan.
M. Saiful juga menekankan betapa pentingnya koordinasi lintas OPD dalam mendukung kelancaran proses pelaporan. Tanpa koordinasi yang baik, akan sulit untuk menyatukan data dari berbagai sektor yang berbeda.
Dengan koordinasi yang optimal, diharapkan tidak akan terjadi perbedaan data maupun informasi antar OPD. Perbedaan data dapat menghambat proses evaluasi dan membuat laporan menjadi tidak konsisten.
Selain itu, ia mengingatkan agar seluruh OPD memperhatikan batas waktu penyampaian laporan yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu menjadi salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan dalam pelaporan kinerja.
Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan komitmen daerah dalam menjalankan tugasnya.
Dalam kesempatan tersebut, para peserta rapat juga diberikan penjelasan secara rinci mengenai format penyusunan laporan evaluasi kinerja kepala daerah. Selain format, mekanisme pelaporan juga dijelaskan secara terperinci.
Penjelasan mengenai format dan mekanisme ini bertujuan agar setiap OPD memiliki pemahaman yang sama mengenai proses penyusunan laporan. Hal ini diharapkan dapat menghindari kesalahan teknis dalam penyusunan dokumen.
Diskusi dan sesi tanya jawab juga berlangsung aktif selama rapat koordinasi tersebut. Para peserta memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pelapor
