Kendari, kendarikota.go.id – Asisten II Setda Kota Kendari, Ir. Nismawati bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Perkembangan Pelaksanaan Program Prioritas Presiden RI secara daring dari Command Center Balai Kota Kendari, Rabu (4/6/2025).
Menjelang Idul Adha, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Indonesia semakin memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas harga ketahanan pangan dan Perkembangan pelaksaan program prioritas Presiden RI (Minggu 1 Juni 2025).
Dalam paparan pertama mengenai program prioritas Presiden RI yang disampampaikan oleh, Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri, Tomsy Thohir mengungkapkan pada data terupdate minggu pertama 1 juni 2025. Yang pertama pelaksanaan program makan bergizi gratis ada 260 Pemerintah daerah yang belum mengusulkan lahan SPPG.
Yang kedua Program pembangunan 3 juta rumah, sekitar 10 Kabupaten/Kota yang belum menetapkan perkada pembebasan BPHTB dan Retribusi PBG. Beliau menyampaikan, mohon ini menjadi perhatian bagi kepala daerah agar dapat segera memenuhi pembebasan restribusi pajak dari BPBHTB dan PBG tersebut.
Ketiga Program pembentukan koperasi merah putih, sudah 78.384/ 93,58% desa dan kelurahan yang sudah melakukan musdesus, namun baru 15.276 yang telah memproses pengajuan dokumen ke notaris. Koperasi merah putih ini rencananya akan di launching oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 12 Juli 2025. Keempat program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG). Per 2 juni 2025 PKG dilaksanakan di 9.489 puskesman di 507 Kab/kota dan perlu percepatan pelaksanaan PKG di 7 kabupaten dan 779 puskesmas yang belum melaksanakan PKG.
“Program sekolah rakyat ada 210 pemda yang belum mengirimkan data usulan calon lahan pembangunan sekolah rakyat tahap II. Diminta dukungan penuh Pemda untuk percepatan legalitas, penyelesaian masalah di lapangan, dan kesiapan daerah dalam pelaksanaan program,” ungkapnya.
Pada tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga minggu ke-5 Mei 2025, yang dipaparkan oleh direktur statistik harga BPS Windhiarso Ponco Adi P. Inflasi mei 2025 menurut wilayah (y-on-y) ada 37 provinsi yang mengalami inflansi dan 1 provinsi yang mengalami deflasi :
- Sumatera
Inflasi tertinggi Aceh (2,35%)
Inflasi terendah Bengkulu (0,39%) - Jawa
Inflasi tertinggi DKI Jakarta (2,07%)
Inflasi terendah Jawa Timur (1,22%) - Kalimantan
Inflasi tertinggi Kalimantan Selatan (1,25%)
Inflasi terendah Kalimantan Tengah (0,46% - Bali Nusra
Inflasi tertinggi Bali (1,92%)
Inflasi terendah Nusa Tenggara Timur (1,60%) - Sulawesi
Inflasi tertinggi Sulawesi Barat (3,21%)
Inflasi terendah Gorontalo (0,28%) - Maluku Papua
Inflasi tertinggi Papua Pegunungan (5,75%)
Deflasi terdalam Papua Barat (1,51%)
Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga terus mendorong TPID di seluruh Indonesia untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi efektif. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Ferry Irawan, menekankan pentingnya sinergi antar daerah, terutama di wilayah Jawa, untuk memastikan pasokan pangan tetap stabil dan harga tetap terkendali.
Dengan berbagai langkah strategis dan sinergi yang terus diperkuat, diharapkan TPID dapat menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan. Upaya ini tidak hanya penting untuk menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat daerah.
Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan distribusi pangan antarwilayah dan fluktuasi harga komoditas tertentu. Oleh karena itu, evaluasi berkala dan penyesuaian strategi di tingkat daerah sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas upaya pengendalian inflasi.
Dengan komitmen bersama dan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia, diharapkan inflasi dapat tetap terkendali dan ketahanan pangan terjaga. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.(PA)
