Singapura, kendarikota.go.id – Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, bersama para peserta Kursus
Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) mengikuti sesi bertema “Public Private Partnerships:
Insights on Governance and Sustainability with Applications in Indonesia and Singapore” Sabtu (15/11/2025).
Sesi ini memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi kemitraan pemerintah dan sektor swasta (PPP/KPBU) sebagai instrumen pembangunan yang
efektif, adaptif, dan berorientasi keberlanjutan.
Dalam sesi tersebut, para peserta KPPD mendapatkan gambaran bahwa PPP bukan sekadar
alternatif pendanaan, tetapi mekanisme tata kelola yang memungkinkan pemerintah meningkatkan
kualitas layanan publik melalui inovasi, efisiensi biaya, dan pembagian risiko yang adil.
Pendekatan ini semakin relevan di tengah tekanan kebutuhan infrastruktur, tuntutan layanan publik
yang lebih baik, dan agenda keberlanjutan.
Sesi ini menyoroti perkembangan Indonesia dalam mendorong skema KPBU di berbagai sektor,
termasuk transportasi, energi, air minum, sanitasi, persampahan, hingga fasilitas sosial. Beberapa
poin yang dicatat peserta, termasuk Wali Kota Kendari:
- Kesiapan proyek KPBU mulai meningkat berkat penguatan project development facility
oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. - Peluang kolaborasi PPP untuk layanan lingkungan dan fasilitas kota semakin terbuka bagi
pemerintah daerah. - Tantangan yang masih dihadapi adalah penataan kelembagaan daerah, kejelasan regulasi
teknis, serta integrasi aspek keberlanjutan dalam setiap dokumen proyek.
Menurut peserta, pengalaman Indonesia menegaskan bahwa keberlanjutan tidak bisa menjadi tambahan di belakang, melainkan harus tertanam sejak tahap perencanaan hingga operasional.
Singapura dipaparkan sebagai contoh bagaimana PPP dapat berjalan efektif jika ditopang oleh tata kelola yang ketat dan konsisten. Beberapa pembelajaran yang dianggap relevan untuk daerah di Indonesia:
- Perencanaan jangka panjang yang konsisten, sehingga proyek benar-benar siap sebelum
ditawarkan ke swasta. - Mekanisme evaluasi kinerja yang transparan dan terukur, memastikan kualitas layanan
publik tetap terjaga. - Integrasi aspek keberlanjutan dan teknologi rendah karbon dalam infrastruktur, sejalan
dengan visi kota cerdas. - Pendekatan whole-of-government / kolaborasi seluruh sektor pemerintah yang
meminimalkan tumpang tindih kebijakan
Para peserta KPPD menilai bahwa model Singapura dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah yang ingin memperkuat tata kelola PPP, termasuk dalam transportasi, pengelolaan lingkungan, dan digitalisasi layanan publik.
Wali Kota Kendari mencatat sejumlah peluang yang dapat dikembangkan di daerah:
- Mendorong skema KPBU untuk pengelolaan sampah, fasilitas publik, dan revitalisasi ruang kota serta pengembangan smart city.
- Mempersiapkan proyek secara komprehensif, termasuk studi kelayakan, pemetaan risiko, dan desain teknis yang matang.
- Memperkuat kapasitas ASN dalam penyiapan, negosiasi, dan pengawasan proyek PPP.
- Mengintegrasikan agenda circular economy, smart city, serta ketahanan sosial ekonomi
dalam desain infrastruktur.
Siska menegaskan: “pembelajaran dari KPPD ini sangat relevan dengan arah pembangunan Kota
Kendari yang menekankan tata kelola yang bersih, inovatif, dan berbasis keberlanjutan”.
Melalui sesi PPP ini, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran dan kepala daerah peserta KPPD
mendapatkan wawasan strategis yang dapat diterapkan langsung dalam pengelolaan pembangunan daerah.
PPP dipandang sebagai alat penting untuk mempercepat pembangunan kota, meningkatkan
layanan publik, dan memastikan pembangunan berjalan lebih berkelanjutan.
