Jakarta, Kendarikota.go.id – Penjabat Wali Kota Kendari menyampaikan laporan capaian kinerja periode triwulan I (27 Desember 2023 – 31 Maret 2024) kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itken Kemendagri), sebagai perpanjangan tangan Menteri Dalam Negeri di daerah. Pemaparan ini dilaksanakan di gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta, Senin 6 Mei 2024.
Evaluasi yang tidak berlangsung lama ini memuat 10 aspek prioritas yakni inflasi, Stunting, BUMD, Layanan Publik, Pengangguran, Kemiskinan Ekstrem, Kesehatan, Kegiatan Unggulan, dan Perizinan.
Kinerja dalam mengendalikan inflasi merupakan salah satu upaya yang mendapatkan apresiasi dari para evaluator Itjen Kemendagri yang dipimpin oleh M. Husin Tambunan, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri. Dalam kurun waktu Januari – Maret 2024, melalui berbagai intervensi konkrit dan langsung pada beberapa OPD teknis, inflasi Kota Kendari tetap terkendali meskipun mengalami peningkatan karena peningkatan kebutuhan di bulan Ramadhan. Bahkan pada periode Januari 2024, Kota Kendari berhasil menekan inflasi pada posisi 1,92% YoY dan -0,46% MtM dimana keduanya di bawah inflasi Nasional.
Gerakan menanam komoditas cepat panen secara massif di pekarangan kosong, 65 kelurahan 11 kecamatan, 31 OPD, 172 SD-SMP, dan 15 Puskesmas dengan total 72 ha menjadi salah satu diantara beberapa langkah jitu dalam rangka pengendalian inflasi.
Kedepannya, upaya optimalisasi pelaksanaan pasar murah, Gerakan pangan murah (GPM), Gerakan Menanam massif, serta inisiasi kerjasama antar daerah lain akan menjadi target kegiatan. Evaluator menyarankan untuk melakukan intervensi terhadap angkutan udara (sebagai penyumbang inflasi) melalui koordinasi ke pihak Kementerian Perhubungan dan maskapai penerbangan.
“Untuk itu saya berharap pada semua pihak utamanya unsur pemerintahan di Kota Kendari bisa saling berjibaku mengendalikan inflasi karena muaranya pada masyarakat Kota Kendari agar daya beli masyarakat bisa semakin baik dan terjangkau,” ungkap Pj Wali Kota Kendari usai menyampaikan laporan di Kemendagri, Senin (6/5/2024).
Untuk Aspek Stunting, kinerja selama tiga bulan Pj Wali Kota mampu menurunkan angka prevalensi stunting berdasarkan data E-PPGBM. Intervensi melalui program Keluarga Asuh Stunting, mampu menurunkan jumlah balita stunting.
Upaya penyehatan BUMD dilakukan melalui seleksi dan penggantian direksi serta optimalisasi cakupan layanan air bersih dan kerjasama pihak ketiga.
MPP Kota Kendari sebagai MPP Digital Paling Aktif se-Indonesia terus berbenah dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Kota Kendari. Penambahan gerai dan layanan, serta beberapa fasilitasi pendukung untuk menambah kenyamanan pengunjung juga terus dilakukan.
Dalam rangka menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pemerintah Kota Kendari hadir dalam memfasilitasi layanan AK-1, kartu pra-kerja, penempatan tenaga kerja, termasuk penyelenggaraan Job Fair untuk para pencari kerja.
Aspek Kemiskinan Ekstrem, intervensi program bantuan alat tangkap, bibit tanaman dan ikan, sampai rumah tidak layak huni, pelatihan kewirausahaan dan BLT menjadi langkah-langkah konkret dalam upaya menurunkan kemiskinan ekstrem.
Pada aspek kesehatan, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, RSUD Kota Kendari terus melengkapi pemenuhan peralatan kesehatan termasuk operasionalisasi RSUD Antero Hamra yang nantinya akan menjadi rujukan layanan kesehatan di Kota Kendari dan daerah lainnya.
Revitalisasi pedestrian di sekitar kawasan ex-MTQ menjadi salah satu kegiatan unggulan Pj Wali Kota Kendari yang diharapkan mampu memberikan nilai tambah estetika Kota Kendari.
Para evaluator Itjen Kemendagri juga memberikan apresiasi terhadap Kinerja Triwulan pertama Pj Wali Kota Kendari, karena dinilai sangat memuaskan sebab telah mampu memperlihatkan capaian baik pada 10 sektor yang menjadi prioritas.
Masukan-masukan terhadap penyajian laporan mendominasi feedback dari para evaluator. Hal ini akan menjadi referensi perbaikan laporan capaian kinerja pada triwulan kedua nanti.
Penyampaian laporan ini, Pj. Wali Kota Kendari didampingi oleh Sekda Kota Kendari, Asisten II, Kepala Bappeda, Inspektur, Kepala BKAD, serta beberapa kepala OPD lainnya.
