Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari resmi menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul banjir besar yang melanda sejumlah wilayah dan berdampak pada ribuan warga. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda di ruang rapat Wali Kota Kendari, Senin (11/5/2026).
Penetapan status tanggap darurat dilakukan setelah curah hujan tinggi selama beberapa hari terakhir memicu banjir di sedikitnya delapan kecamatan. Banjir tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga merusak lahan pertanian, infrastruktur, hingga memaksa warga mengungsi.
Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, mengatakan kondisi yang terjadi saat ini membutuhkan langkah cepat dan penanganan lintas sektor secara terintegrasi. Menurutnya, banjir yang terjadi bukan lagi persoalan biasa karena dampaknya semakin luas dan berulang.
“Dengan melihat kondisi wilayah Kota Kendari saat ini, kita menetapkan status tanggap darurat bencana. Ini harus dibarengi langkah nyata dan koordinasi yang lebih kuat,” tegas Siska dalam rapat tersebut.
Data sementara pemerintah mencatat sekitar 3.517 jiwa terdampak banjir dengan jumlah rumah yang terendam mencapai 797 unit. Selain itu, sekitar 100 hektare sawah siap panen ikut terendam banjir dan terancam gagal panen.
Siska mengungkapkan, dirinya bersama jajaran Forkopimda telah turun langsung meninjau sejumlah lokasi terdampak, termasuk kawasan bantaran Kali Wanggu yang menjadi salah satu titik terparah. Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara parsial karena Kota Kendari menjadi daerah muara dari sejumlah wilayah di sekitarnya.
“Kendari ini muara dari beberapa kabupaten. Hujan sedikit saja sudah banjir, apalagi hujan beberapa hari berturut-turut seperti sekarang,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Kepala BPBD Kota Kendari Cornelius Padang menjelaskan pihaknya sebenarnya telah menetapkan status siaga bencana sejak 6 Mei 2026 setelah menerima informasi cuaca ekstrem dari BMKG. Namun kondisi di lapangan berkembang cukup cepat sehingga diperlukan peningkatan status agar penanganan lebih maksimal.
“Dalam empat hari terakhir curah hujan sangat tinggi. Ada sekitar 15 titik banjir dengan beberapa lokasi terdampak cukup parah. Karena dampaknya luas, kami mengusulkan agar status ditingkatkan menjadi tanggap darurat,” jelas Cornelius.
Ia mengatakan BPBD bersama berbagai stakeholder telah melakukan penanganan darurat, mulai dari evakuasi warga, distribusi bantuan, hingga pembersihan material banjir. Meski demikian, kondisi cuaca dan tingginya debit air membuat sejumlah wilayah masih membutuhkan perhatian serius.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menilai sejumlah upaya normalisasi sungai yang telah dilakukan sebelumnya mulai menunjukkan hasil. Ia mencontohkan kawasan Kali Korumba hingga Lorong Lasolo yang sebelumnya rutin dilanda banjir kini mulai berkurang setelah dilakukan pengerukan dan normalisasi sungai menggunakan ekskavator amfibi.
“Daerah yang sudah dilakukan penanganan ternyata dampaknya sangat terasa. Di beberapa titik yang biasanya parah justru kemarin tidak banjir,” katanya.
Namun ia mengingatkan bahwa penanganan pascabanjir juga harus menjadi prioritas, terutama membantu warga membersihkan rumah yang dipenuhi lumpur dan material banjir.
Dalam arahannya, Wali Kota Kendari juga menegaskan agar koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun Balai Wilayah Sungai tidak berhenti pada rapat semata. Ia meminta seluruh hasil koordinasi segera diwujudkan dalam tindakan konkret di lapangan.
“Masyarakat tidak mau tahu ini kewenangan balai, provinsi atau pusat. Yang mereka lihat adalah pemerintah hadir atau tidak saat banjir terjadi,” tegasnya.
Pemkot Kendari kini mulai membagi penanganan berdasarkan wilayah terdampak, termasuk penyiapan dapur umum, layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir.
