Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Aula Samaturu, Senin (8/12/2025). Pertemuan ini menjadi ajang evaluasi capaian program strategis nasional sekaligus mempertegas peran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menurunkan angka stunting di kota ini.
Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Stunting Kota Kendari, Amir Hasan, menyampaikan bahwa rapat tersebut bertujuan menyatukan kembali arah kebijakan dan percepatan penanganan.
Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang memimpin jalannya rapat, menekankan bahwa penurunan stunting merupakan prioritas daerah yang harus dikerjakan secara terpadu. Ia mengingatkan bahwa persoalan fisik dalam penanganan stunting tidak bisa dimanipulasi, sehingga seluruh OPD harus bekerja berdasarkan data dan kebutuhan nyata di lapangan.
“Kita ingin tahu apa kendala yang dihadapi di lapangan untuk mencapai target yang telah ditetapkan,” ungkap Sekda.
Rapat kemudian membahas peran OPD secara rinci. Bappeda memaparkan tugas utama mereka, mulai dari perencanaan, sinkronisasi data, hingga fasilitasi koordinasi TPPS. Sementara itu, Dinas Kesehatan melaporkan capaian layanan ANC untuk ibu hamil yang telah mencapai 75 persen, sementara PNC masih berada pada angka 60 persen. Keterlambatan kunjungan pascapersalinan menjadi salah satu kendala utama.
“Kami butuh dukungan lurah karena 15 persen balita belum terpantau di Posyandu. Jangan sampai justru di kelompok yang tak terdata ini terdapat balita stunting atau gizi kurang,” ujar Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, dr. Hasmira mewakili Kadis Kesehatan.
Isu lain yang turut dibahas adalah minimnya kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan sejak trimester pertama. Sekda bahkan meminta kecamatan untuk aktif mengarahkan warga. “Kalau ada ibu hamil di lorong, ajak ke Puskesmas. Pemeriksaan dini itu penting,” katanya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Jahudding menjelaskan bahwa, pendataan keluarga tahun 2024 mencatat 79.845 KK, dengan 12.004 keluarga masuk kategori berisiko stunting akibat akses air bersih, sanitasi, dan faktor “empat terlalu” (terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak anak, terlalu rapat jarak kehamilan).
“Target penurunan stunting berdasarkan RPJMD tahun 2025 berada di angka 20 persen, dari sebelumnya 25,4 persen. Melalui EPPGBM, angka stunting tercatat sudah turun hingga 1,81 persen,” ungkapnya.
Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, yang kini disebut Gerakan Genting, juga terus berjalan dengan dukungan MBG, dan telah menyentuh lebih dari 3.000 penerima manfaat.
Pemerintah berharap sinergi antar-OPD menjadi kunci untuk menurunkan angka stunting secara signifikan pada tahun 2026.
